JAKARTA – potensinusantara.co.id – Sebanyak 125 pegawai Kementerian Argraria dan Tata Ruang atau Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menjadi oknum dalam kasus mafia tanah.
Hal itu disampaikan oelh Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahanan Nasional (ATR/BPN) Sofyan Djalil.
Sofyan Djalil mengungkapkan, fakta itu diketahui sejak dirinya menjabat sebagai Menteri ATR mulai 2016 lalu. Ratusan pegawai itu kemudian mendapatkan beragam sanksi adminitrasi, seperti dipecat tidak hormat hingga dicopot dari jabatan.
“Ada oknum BPN yang terlibat kolusi. Jika seorang mafia tanah memiliki dokumen palsu, sementara mereka mengincar tanah saya, lalu mafia tanah ini berkolusi dengan oknum BPN, menggugat, tiba-tiba warkat di kantor pertanahan dan hilang,” kata Sofyan Senin (13/12).
Sofyan menyebutkan, biasanya para mafia tanah berpura-pura membeli tanah atau rumah dengan penampilan layaknya orang terhormat.
Selanjutnya, ,mereka meminta sertifikat pemilik tanah dengan alasan untuk mengecek keasliannya. Padahal, mereka akan menggunakan sertifikat itu untuk dipalsukan.
“Kemudian , sertifikat akan dikembalikan tapi yang duplikatnya .Sementara yang aslinya itu di gadaikan ke bank, jadi si pemilik tahunya rumah tersebut sudah dilelang,” ujarnya.
Sofyan menyebutkan, kepada seluruh masyarakat untuk tidak pernah memberikan sertifikat tanah atau rumahnya ke orang yang tak dikenal.
“Kalau Anda ingin menjual, kecuali menjual kepada keluarga yang Anda kenal itu oke, tapi jika menjual kepada orang lain sebaiknya gunakan agen yang reputable. Jika kepada PPAT, gunakan yang kredibel,” ucapnya.(sultan)
