BANGLI, Pedulibangsa.co.id – Berbagai upaya telah dan akan terus dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam meningkatkan nilai Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG), salah satunya melalui strategi pengarusutamaan gender (PUG) dalam bidang politik dengan mendorong keikutsertaan perempuan dalam politik. Untuk itu, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) bersinergi dengan Akademi Paradigta – PEKKA (Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga) dan Universitas Dhyana Pura (Undhira) menyelenggarakan Bimbingan Teknis Kepemimpinan Perempuan Perdesaan di Kabupaten Bangli, Provinsi Bali pada 13-15 September 2021.
“Pelatihan ini bertujuan meningkatkan representasi politik perempuan sejak dari lingkup perdesaan dan sebagai wujud perhatian pemerintah dalam meningkatkan aktualisasi perempuan sejak dari akar rumput (grassroot). Besar harapan melalui pelatihan ini dapat meningkatkan kualitas kepemimpinan perempuan perdesaan yang memiliki kesadaran kritis dan komitmen untuk mendorong perubahan desa dalam penanganan isu-isu gender dalam kehidupan sehari-hari,” tutur Menteri PPPA, Bintang Puspayoga saat menyapa secara virtual para peserta pelatihan di Kab. Bangli.
Menteri Bintang mengatakan, perempuan jika diberikan kesempatan dan ada kemauan pasti akan bisa menjadi bagian dari pembangunan. Perempuan Berhak mendapatkan akses, kesempatan, dan partisipasi yang sama dengan laki-laki.
“Saya sangat percaya dan bangga dengan potensi dari ibu-ibu perempuan kepala keluarga khususnya di Kab. Bangli. Saya juga mendengar hasil laporan dari PEKKA yang sudah membina selama kurang lebih 4 tahun, begitu banyak prestasi yang luar biasa ini sangat ingin saya lihat secara langsung,” ujar Menteri Bintang.
Menteri Bintang berharap agar pelatihan ini memberikan dampak positif kepada peserta dan dapat memberikan perubahan yang lebih baik bagi ibu-ibu peserta pelatihan.
“Ibu-ibu sekalian yang diberikan telah diberikan pendampingan dan pelatihan selama tiga hari ini, semoga akan banyak dampak dan manfaat yang diperoleh yang kemudian dapat diimplementasikan. Dengan mengikuti pelatihan ini, kita semua semakin yakin bahwa perempuan bisa menjadi objek pembangunan dan berperan aktif di dalamnya. Kesempatan yang sama harus diberikan kepada perempuan, karena jika perempuan diberikan kesempatan maka mereka pasti bisa memanfaatkannya dengan baik,” imbuh Menteri Bintang.
Lebih lanjut, | Wayan Sukarata, Kepala Desa Catur, Kabupaten Bangli, Provinsi Bali menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Kemen PPPA dan PEKKA yang telah menyelenggarakan pelatihan selama tiga hari bagi perempuan-perempuan di Kab. Bangli. Sementara itu, berdasarkan data Badan Pusat Statistik angka Indeks Pembangunan Gender di Kab. Bangli pada 2019 adalah 91,25 meningkat menjadi 91,54 pada 2020.
“Kami sampaikan terima kasih atas perhatiannya kepada desa kami, ke depannya kami akan mendukung program-program terkait pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang akan dilakukan di Desa Catur. Besar harapan melalui pelatihan ini juga dapat memberikan kemajuan dan dampak positif bagi ibu-ibu di Desa Catur. Mungkin ke depannya bisa dilakukan juga pelatihan terkait kesetaraan gender kepada bapak-bapak di Desa Catur agar baik ibu-ibu maupun bapak-bapak memiliki pemahaman yang sama terkait dengan strategi pengarusutamaan gender di Desa,” ujar I Wayan.
Sementara itu, Ni Ketut Muliasih, Salah satu Peserta Pelatihan mengungkapkan rasa terima kasih atas pelatihan yang diberikan oleh Kemen PPPA dan PEKKA selama tiga hari ini.
“Begitu banyak yang saya dan ibu-ibu dapatkan melalui pelatihan ini. Banyak perubahan kami menjadi lebih percaya diri, kami juga diajarkan bagaimana perempuan bisa menyampaikan suara hati dan ikut menjadi bagian dari pembangunan. Harapan kami ke depannya pendampingan ini berkelanjutan agar kita perempuan di Desa Catur bisa terus berkembang dan berdaya tidak hanya sampai disini saja,” ungkapnya.
Pelatihan kepemimpinan perempuan perdesaan merupakan pembekalan kepada para perempuan perdesaan untuk meningkatkan perannya dalam proses pengambilan keputusan, meningkatkan jumlah keterwakilan perempuan di lembaga musyawarah desa, meningkatkan jumlah perempuan yang memiliki minat dalam pencalonan kepala desa, meningkatkan komitmen para penentu kebijakan di perdesaan untuk melindungi dan memenuhi hak-hak perempuan dan anak di wilayah perdesaan guna mempercepat terwujudnya kesetaraan yang berkeadilan gender.
Tahapan Bimbingan Teknis Kepemimpinan Perempuan Perdesaan diawali dengan tahapan persiapan untuk berkoordinasi dengan Kemen PPPA, fasilitator, dan desa terkait. Akademi Paradigta – PEKKA terlibat dalam pengembangan modul dan workshop bagi para narasumber yang diadakan oleh Kemen PPPA dan kemudian pelaksanaan Bimbingan Teknis Kepemimpinan Perempuan Perdesaan. Tahapan selanjutnya adalah Monitoring dan Evaluasi Kepemimpinan Perempuan Perdesaan serta Pendampingan Kepemimpinan Perempuan Perdesaan.(Guffe).
