CIBINONG – Potensinusantara.co.id – Realisasi penggunaan anggaran belanja publikasi di menjadi sorotan sejumlah awak media yang bertugas di wilayah dengan menyayangkan kinerja Pejabat Humas DPRD Kabupaten Bogor yang dianggap tidak profesional dalam bekerja dalam pembagian dana Publikasi yang di kelola Humas DPRD Kabupaten Bogor terkesan tebang pilih dan diduga telah mencoreng nama baik pimpinan Wakil Rakyat.
Pasalnya, kebijakan Humas DPRD Kab Bogor tentu tidak sehat dapat menimbulkan kecemburuan sosial antar sesama wartawan yang sama-sama bertugas di Kabupaten Bogor tampak selalu menutupi saat ditanya terkait anggaran Kehumasan maupun publikasi untuk awak media tahun 2022
Sementara Humas DPRD Kabupaten Bogor terapkan aturan dengan sistem pengajuan surat Kerjasama ADV atau Publikasi, namun nyatanya hanya pembohongan publik belaka, bahkan yang baru-baru ini saja sudah ada yang menerima pencairannya dengan nominal cukup fantastis, apakah ini yang dikatakan kerja sama atau memang ada hal lain di balik itu. “Ini dinilai karena Humas dan terkesan tebang pilih menjalin kerjasama kemitraan dengan teman-teman wartawan yang bertugas di sini. Humas dan Kominfo itu seharusnya profesional merangkul semua media, Jangan lah seolah-olah seperti ada wartawan pemda, bahkan yang beredar dikalangan wartawan dengan sebutan wartawan istana, ini bisa berakibat fatal sehingga terjadi pro kontra sesama wartawan dan media,” ungkapnya seorang wartawan yang tidak mau sebutkan namanya, kepada redaksi Potensinusantara, Senin (14/011).
Anggaran untuk publikasi bukanlah milik beberapa media saja. “Untuk apa menghabiskan anggaran berita hanya untuk pencitraan.!! Sementara fungsi media itu adalah melakukan control sosial terhadap pemerintah yang meliputi segala bidang”, ujarnya.
Janganlah seolah-olah seperti ada wartawan khusus, bahkan yang beredar dikalangan wartawan dengan sebutan wartawan istimewa, ini bisa berakibat fatal sehingga terjadi pro kontra sesama wartawan dan media,” ujarnya.
Anggaran untuk publikasi bukanlah milik beberapa media saja. “Untuk apa menghabiskan anggaran berita hanya untuk pencitraan.!! Sementara fungsi media itu adalah melakukan control sosial terhadap pemerintah yang meliputi segala bidang”, ujarnya.
Disamping itu mengkhawatirkan, jika ini dibiarkan berlama-lama terjadi diskriminatif terhadap media cetak dan online di Kabupaten Bogor, bisa menimbulkan kecurigaan ada terkesan main mata dengan segelintir wartawan maupun media untuk meraup anggaran publikasi.
Anggaran Publikasi DPRD Kabupaten Bogor yang ada di Humas itu bukan milik hanya beberapa media yang ditunjuk sesuka hati, semua media yang berkecimpung di Kabupaten Bogor berhak untuk bermitra dengan pemda, jadi tidak alasan untuk menolak media untuk jalin kerjasama. “Humas DPRD Kabupaten Bogor terkesan menutup-nutupi untuk media yang ingin menjalin kerjasama, dengan alasan klasiknya yang tidak masuk akal anggaran tidak cukup, sehingga hanya beberapa media kehendak hatinya saja yang bekerjasama. Kabarnya, hanya media yang terpilih saja dari pihak Humas , ini ada apa..? Itu yang namanya anggaran tidak cukup.!!,” ujarnya.
Ia meminta kepada Ketua DPRD dan Sekwan DPRD untuk menempatkan Kabag Humas yang profesional, agar wartawan dan media di Kabupaten Bogor ini tidak terkotak-kotak karena tidak mampunya berkomunikasi yang baik dengan setiap media yang ada.
Sampai berita ini diunggah awak media ini belum ada tanggapan dari pihak-pihak terkait.(Tim/Red)
