JAKARTA TIMUR – potensinusantara.co.id – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, khususnya Kota Administrasi Jakarta Timur telah berkomitmen melindungi warganya dengan mewujudkan Universal Health Coverage (UHC) sejak tahun 2017. Untuk memastikan pelaksanaan UHC yang termasuk kedalam Program JKN berjalan dengan lancar BPJS Kesehatan Cabang Jakarta Timur terus bersinergi serta menjalin hubungan baik dengan para pemangku kepentingan utama Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur.
Hal ini diwujudkan dengan dilaksanakannya Forum Komunikasi Para Pemangku Kepentingan Utama Semester 1 Tingkat Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun 2022 bertempat di ruang rapat Kantor Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur, Penggilingan, Cakung pada Selasa (14/6) yang dipimpin langsung oleh Wali Kota Administrasi Jakarta Timur, Muhammad Anwar.
Anwar mengatakan bahwa forum komunikasi ini sangat penting dilakukan guna mengevaluasi berbagai lintas sektor untuk mewujudkan peningkatan layanan kesehatan bagi peserta JKN. Upaya Pemkot Jakarta Timur dan BPJS Kesehatan ini menjadi salah satu upaya sinergitas antar Lembaga khususnya dibidang jaminan kesehatan yang diharapkan dari pertemuan yang rutin dilakukan dua kali dalam setahun ini menghasilkan solusi dari permasalahan yang ada dilapangan serta memitigasi risiko-risiko yang mungkin dapat terjadi dikemudian hari.
”Program JKN merupakan program nasional yang disana BPJS Kesehatan tidak sendirian, dibutuhkan dukungan penuh dari setiap stakeholder mulai dari Pemkot Jakarta Timur, mitra fasilitas kesehatan, asosiasi profesi serta seluruh komponen masyarakat lainnya. Peran penting setiap stakeholder selama ini menghasilkan capaian UHC Kota Administrasi Jakarta Timur dengan presentase 100,13 persen per 30 April 2022,” pungkas Kepala BPJS Kesehatan Cabang Jakarta Timur, M. Ichwansyah Gani.
Anwar menambahkan bahwa dirinya juga meminta kepada seluruh jajaran Suku Dinas hingga Camat dan Lurah yang ada di Kota Administrasi Jakarta Timur untuk dapat ikut membantu berperan dan berkontribusi aktif demi kelancaran pelaksanaan Program JKN. Beberapa contoh peran Suku Dinas dalam mendukung Program JKN yaitu Suku Dinas Sosial dalam pengelolaan peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI-JK), Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk memastikan setiap peserta yang terdaftar mempunyai NIK yang valid, serta peran Suku Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik dalam menyebarluaskan informasi tentang Program JKN.
“Dengan diraihnya capaian UHC yang tinggi, BPJS Kesehatan terus berkomitmen untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi peserta JKN, khususnya di wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur. Hal tersebut dibuktikan dengan terus dikembangkannya beberapa inovasi, diantaranya adalah sistem antrean online yang diintegrasikan ke dalam Aplikasi Mobile JKN dan Program REHAB (Rencana Pembayaran Bertahap) yaitu program yang memungkinkan peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) yang memiliki tunggakan iuran JKN lebih dari tiga bulan dapat membayar dengan cara mencicil,” lanjut Ichwansyah.(MN/cp)
