JAKARTA, potensinusantara.co.id – Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut (Ditjen PRL) mencatat total penerimaan negara bukan pajak (PNBP) subsektor pengelolaan ruang laut sebesar Rp.27,26 miliar atau 399% di tahun 2021.
“Jumlah tersebut melampaui target Rp.6,82 miliar yang sebelumnya ditetapkan,” ungkap Plt. Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan, Pamuji Lestari, saat jumpa pers di Media Center KKP, Jakarta, Jumat (17/12/2021).
Realisasi capaian tersebut bersumber dari beberapa kegiatan yaitu kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut (KKPRL), pemanfaatan kawasan konservasi, pemanfaatan jenis ikan, serta pemanfaatan pulau-pulau kecil.
“Sesuai mandat yang diberikan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, capaian dari beberapa kegiatan tersebut mencapai total PNBP Rp.27,26 miliar di tahun 2021 atau meningkat 399% dari target semula Rp.6,82 miliar,” ujar Tari.
Tari menjelaskan dari rencana tata ruang laut, PNBP yang diperoleh melalui manfaat ekonomi langsung dari rencana zonasi per hari ini senilai Rp.20.972.003.572,- melampaui target yang ditetapkan yaitu Rp.233.595.000,-.
Selain tata ruang laut, KKP juga memperoleh capaian lainnya meliputi penanggulangan pencemaran di laut, pesisir dan pulau-pulau kecil; pemanfaatan laut, pesisir dan pulau-pulau kecil; fasilitasi masyarakat hukum adat; serta mitigasi bencana dan pengendalian perubahan iklim.
Sedangkan dalam hal konservasi, target SDGs 14 yakni 10% dari 32,5 juta hektare luas perairan Indonesia, saat ini telah mendapatkan penetapan luasan kawasan konservasi seluas 28,4 juta hektare sehingga tersisa target 8,39 juta hektare hingga tahun 2030.
Agar masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil dapat terus menjaga kawasan lebih baik, selama tahun 2021 KKP melalui Ditjen PRL juga memberikan bantuan berupa sarana dan prasarana kepada 28 Kelompok Masyarakat Penggerak Konservasi (KOMPAK).
Di tahun ini juga, KKP telah menjadi Management Authority CITES untuk pisces, peralihan dari KLHK dan mendapatkan mandat untuk pengembangan usaha garam rakyat yang difokus pada kualitas dan produktivitasnya.
Sementara itu, guna mendorong implementasi ekonomi biru, program unggulan pengelolaan ruang laut di tahun 2022 meliputi peningkatan nilai investasi di wilayah laut, pesisir dan pulau-pulau kecil dengan perizinan dasar berusaha (KKPRL) dan perizinan berusaha.
Sejalan dengan kebijakan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, pemanfaatan ruang laut harus dilaksanakan sesuai dengan prinsip ekonomi biru.
Menjaga kesehatan laut menjadi tanggung jawab bersama sebab di dalamnya meliputi berbagai aspek kehidupan, mulai dari ekonomi hingga sosial.(Guffe).
