Banyuwangi, PeduliBangsa.co.id – Puluhan pemilik sekaligus pengelola tambang Galian C yang ditutup oleh aparat dalam Tim Terpadu beberapa waktu lalu, mengikuti audiensi bersama pemerintah kabupaten Banyuwangi, setelah diprotes pemilik dan pekerja tambang terkait penutupan tambang, Senin (26/12/2022).
Mereka diundang Pemkab Banyuwangi melalui Asisten Bidang Perekonomian Pemkab. Namun sayang, Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani tidak hadir menemui mereka.
Dalam audiensi itu diberikan pemaparan dan penjelasan terkait dengan adanya pelaksanaan operasi penertiban yang dilakukan oleh Tim Terpadu termasuk pengurusan perizinan.
Asisten Bidang Perekonomian Pemkab, Dwi Yanto, menyebut bahwa aksi penertiban tambang yang diduga ilegal sudah sesuai dengan regulasi, maka harus diberikan tindakan salah satunya yakni diberhentikan sementara selama telah mengantongi perizinan lengkap.
“Kami sudah sepakat kami akan mendampingi perizinannya. Ternyata (hasil hearing) ada yang menuntut untuk dibuka besok,” kata Dwi, Senin (26/12/2022).
Terkait tuntutan itu, Dwi menambahkan, akan dipetakan terlebih dahulu sampai mana perizinannya. Pihaknya juga akan menyampaikan ke Tim Terpadu agar segera dirapatkan.
“Menunggu keputusan pimpinan dalam hal ini Tim Terpadu. Nah kami tidak dalam kapasitas itu. Kapasitas kami selalu Pemda adalah mendampingi track perizinan sampai selesai,” tandasnya.
Tim Terpadu sendiri merupakan petugas yang dibentuk oleh pemerintah daerah yang di ketuai langsung oleh Bupati Banyuwangi beranggotakan TNI – POLRI dan beberapa instansi terkait.
Berbanding terbalik, Ketua Komunitas Angkutan dan Material Banyuwangi (Koral Wangi), Jose Rudy, mengatakan pemerintah daerah pernah mengeluarkan komitmen kepada pemilik dan pengelola tambang mendampingi pengurusan perizinan hingga tuntas, namun menurutnya, tidak ada tindak lanjut.
Akhirnya beberapa waktu lalu muncul tindakan penertiban yang dilakukan oleh Tim Terpadu menutup sementara tambang yang diduga ilegal tidak diizinkan beroperasi. Ada 34 tambang di beberapa wilayah Kabupaten Banyuwangi yang ditertibkan.
“Saat forum diskusi tadi itu kami mewakili para pekerja tambang yang mendapatkan atas tindakan penutupan beberapa waktu lalu. Pemerintah tidak memikirkan konflik sosial di masyarakat,” ucap Rudy.
Apabila tambang tidak segera dibuka kembali dan perizinan tambang tidak berjalan, pihaknya bersama ribuan sopir dunp truck mengancam akan turun jalan untuk aksi demo.
“Kami akan unjuk rasa dalam waktu dekat ini, apa yang dijanjikan pemerintah daerah terhadap percepatan perizinan itu kita tagih,” pungkasnya. (r)
